nusakini.com--Laporan keuangan Pemkot Makassar meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi ini mematahkan keraguan sebagian kalangan yang menilai Makassar dibawah kepemimpinan Wali kota Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto takkan mampu meraih predikat itu. 

Di tahun kedua kepemimpinannya, Danny bersama seluruh jajaran pemerintahannya meraih predikat opini WTP terhadap laporan keuangan pemerintah kota Makassar tahun anggaran 2015.

"Saya menyadari apa yang telah dicapai sesungguhnya merupakan bukti dari kerja keras dan komitmen yang tinggi untuk bahu - membahu dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik," ungkap Danny di gedung BPK Sulawesi Selatan, Senin, (30/5).

"Serangkaian rekomendasi yang telah disampaikan BPK pada pemeriksaan yang lalu menjadi petunjuk yang jelas bagi kami dalam memperoleh opini WTP," lanjut Danny.

Ia mengingatkan kepada kepala daerah yang berhasil meraih predikat opini WTP akan tantangan yang bakal dihadapi dalam mempertahankannya sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemberian opini oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) didasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Menurut Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulsel, Andi Kangkung Lologau salah satu penilaian dalam menentukan opini WTP terhadap LKPD adalah kepatutan terhadap peraturan perundang - undangan.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada laporan operasional menunjukkan pendapatan Makassar mencapai Rp 3.271.298.083.463,14 dengan beban sebesar Rp 2.903.385.903.883,32 dan surplus operasional mencapai Rp 367.912.179.580 serta surplus sebesar Rp 364.526.986.747," terang Andi Kangkung.

Sementara itu Kepala Badan Keuangan dan Aset kota Makassar, Erwin Haiyya menyampaikan predikat opini WTP yang berhasil dicapai pemerintah kota Makassar tahun ini merupakan kali pertama dalam kurung waktu 13 tahun sejak berlakunya laporan keuangan berbasis akrual.

"Tingkat kesulitan laporan keuangan berbasis akrual jauh lebih sulit dibandingkan dengan pencatatan atau pelaporan berbasis kas," terang Erwin.

Selain Makassar, ada enam daerah lainnya di Sulsel yang berhasil meraih predikat opini WTP yakni Bantaeng, Bulukumba, Palopo, Soppeng, Pangkep, dan Wajo. (p/ab)